Diterbitkan Oleh:

                    PT.SUARA CIPTA MEDIA

           AHU-042501.AH.01.30.Tahun 2023
                  NPWP:39.162.130.7-505.000
                        NIB :16062301298980001
                          KLBI : 58130-63122

Alamat
Perum Pondok Sukmajaya Permai Depok Provinsi Jawa Barat

SUSUNAN REDAKSI

DEWAN PEMBINA:
Irjen Pol (Purn) Drs.Drajat Tirtayasa,SH

PENASEHAT HUKUM:

Asep Giatna Dibrata SH

PIMPINAN REDAKSI:
Robby Yuliantoro

SEKRETARIS REDAKSI
Siti Sundari

REDAKTUR PELAKSANA

LIPUTAN MABES POLRI:

SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN:

Standart Perlindungan Profesi Wartawan:

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat di hilangkan dan harus di hormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam UUD 1945.

kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat
Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesi wartawan mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara masyarakat, dan perusahaan Pers. Untuk itu standar profesi wartawan ini di buat :

• 1. Perlindungan yang di atur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan, yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi
• 2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara masyarakat, dan perusahaan pers tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
• 3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan di lindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh di hambat atau di intimidasi oleh pihak manapun;
• 4. Karya jurnalistik wartawan di lindungi dari segala bentuk penyensoran;
• 5. Wartawan yang di tugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib di lengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
• 6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata wartawan yang telah menunjukkan identitasnya sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib di perlakukan sebagai pihak yang netral dan di berikan perlindungan hukum sehingga di larang di intimidasi, di sandera, di siksa, di aniaya, apalagi di bunuh;
• 7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers di wakili oleh penanggung jawabnya;
• 8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggung jawabnya hanya dapat di tanya mengenai berita yang telah di publikasikan.wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi ;
• 9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers di larang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta 25 april 2008

Standar ini di setujui dan di tandatangani sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta dewan pers di Jakarta 25 april 2008. Sebelum di sahkan, draft standar perlindungan profesi wartawan telah di bahas melalui serangkaian diskusi yang di gelar dewan pers. Pembuatan standar ini merupakan pelaksanaan fungsi dewan pers penurut pasal 15 ayat (f) Undang-Undang Dasar Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yaitu memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.

“Setiap wartawan detikpolri.com dibekali kartu identitas dan namanya tercantum
di box redaksi, serta wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik

CP : 08895588058