DaerahKriminal

Jelang Pilkada Serentak 2024 LSM PKP Jateng Menuai Perhatian Publik

13
×

Jelang Pilkada Serentak 2024 LSM PKP Jateng Menuai Perhatian Publik

Sebarkan artikel ini

Kab.Semarang|DetikPolri.com-Buntut pemanggilan kepala desa Asinan “TJ” terasa bermuatan politik,pemanggilan jelang pilkada Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah tanggal 27 November 2024 untuk beberapa saat akan berlangsung,tim kuasa hukum perkasa mendampingi laporan pengunaan dana desa laporan LSM PKP Jawa Tengah yang beralamat di Tuntang Kabupaten Semarang,dalam isi laporan adanya kepala desa dan pelaksana kerja CV.Bumi Serasi Perkasa diragukan legalitas.

Tim investigasi media dan sejumlah lembaga meminta klarifikasi direktur CV.BSP,di depan awak media menjelaskan “Laporan LSM PKP salah kaprah dalam rujukan surat tertulis ada UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas,bisa dilihat makna aturan itu dan identitas salah satu advokad atau dosen salah satu perguruan tinggi di ternama di kota Salatiga ( TTA,SH,MH) juga dipakai LSM PKP dalam surat laporan,setelah awak memberikan klarifikasi yang bersangkutan ternyata sudah tidak menjadi bagian LBH PKP, Kop surat PKP tidak disebutkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kami jelaskan CV kami disertai perizinan lengkap,sertifikat ahli (SKA/SKT) serta sertifikat ahli (K3) ,dalam laman berita online disebutkan adanya Perusahaan kami tidak berizinan semua dokumen sudah lengkap akan kami serahkan kepada penyidik”.Ujarnya.

“Pembangunan renovasi balai kemasyarakatan desa Asinan regulasi dan SOP sudah tepat adanya TPK sebagai pelaksana kerja dengan pendampingan perusahaan kami yang sudah dilengkapi Sertifikat Ahli,sebelum pembangunan kami sudah koordinasikan dengan kepala dinas Inspektorat dan Dipermades persiapan rehab balai kemasyarakatan desa Asinan yang mau roboh.

Perlu diketahui desa Asinan tidak mempunyai kantor desa sejak berita ini diturunkan,sebagai LSM harusnya bisa mengawal kemajuan desa bukan menjustice kemajuan desa.

“Tim investigasi DetikPolri bersama Lembaga, Aliansi akan melakukan monitoring LSM PKP di Jawa Tengah diduga banyak keluhan dari para kepala desa,bumdes di beberapa kabupaten adanya kerjasama dan monitoring yang merugikan Pemerintahan Desa ,serta pengusaha dan kontraktor.

Tim Monitoring & Investigasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *